CD Skripsi
Kepemimpinan Pemerintahan: Konsep Dan Realisasi Pekanbaru Smart City Madani Tahun 2017-2020
Pekanbaru Smart City Madani merupakan konsep kota pintar yang
dijadikan visi antara dalam RPJMD 2017-2022. Dalam realisasi konsep kota
pintar Pemerintah Kota telah menetapkan beberapa program percepatan (Quick
Win) yang terdiri dari Kartu Smart Madani, Pekanbaru Techno Park, PMB-RW,
Pekanbaru Command Center dan Layanan Panggilan Darurat. Selain itu, Dimensi
Smart Government merupakan pilar penting dalam pengembangan kota pintar di
Pekanbaru. Permasalahan pada penelitian ini adalah belum optimalnya
kepemimpinan pemerintahan Walikota untuk merealisasikan konsep Pekanbaru
Smart City Madani meskipun terlah dikonsepkan dalam RPJMD maupun road
map atau Master Plan Pekanbaru Madani yang telah diregulasikan dalam
Peraturan Walikota. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran
Kepemimpinan Pemerintahan Kota Pekanbaru dalam menyelaraskan antara
konsep dan realisasi Pekanbaru Smart City Madani
Penelitian ini menggunakan teori Peran Penting Kepemimpinan
Pemerintahan yang dikemukakan oleh Nanus, Komariah dan Sujatno dan Tahapan
Pengembangan Kota Pintar menurut Rocco Papa serta Teori Hasibuan dan Ali
tentang Landasan Pengembangan Kota Pintar. Pendekatan penelitian yang
digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif.
Lokasi penelitian berada di Kota Pekanbaru, tepatnya di Dinas Komunikasi &
Informatika sebagai leading sector program percepatan Smart City Madani,
BAPPEDA, dan DPRD Kota Pekanbaru. Jenis dan sumber data penelitian dibagi
atas data primer dengan teknik pengambilan informan secara purposif dan data
sekunder berupa data-data penunjang yang berkaitan dengan Kepemimpinan
Pemeirntahan dalam Realisasi Smart City Madani.
Hasil penelitian ini adalah terjadi Inkonsistensi antara Realisasi Pekanbaru
Smart City Madani dengan konsep Program Percepatan (Quick Win) maupun
dimensi Smart Government. Program PMB-RW tergolong berhasil sedangkan
program lainnya tidak terealisasi maksimal sesuai konsep dengan masing-masing
program memiliki penyebab berbeda. Begitu juga terjadi ketimpangan realisasi
smart government dan aktor realisasi antar OPD. Inkonsistensi proses realisasi ini
menurut penulis disebabkan oleh kepemimpinan pemerintahan yang tidak
memaksimalkan perannya.
Kata Kunci: Smart City, Kepemimpinan Pemerintahan, Peran Kepemimpinan
Tidak tersedia versi lain