CD Tesis
Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kampar Tahun 2012-2014
Edi Suherman, NIM.0910247567,Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kampar Tahun 2012-2014, dibimbing oleh Ali Yusri dan Ishak
Kabupaten Kampar adalah salah satu daerah yang sedang berkembang dan terus membangun, daerah ini memiliki asset daerah yang cukup banyak. Namun sampai saatini aset yang dimiliki daerah belum jelas jumlahnya dan peruntukanya dan juga terjadi permasalahan mengenai konflik penggunaan asset milik daerah untuk kepentingan pribadi.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa manajemen pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Kampar dan menganalisa kendala-kendala dalam manajemen pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Kampar. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yaitu penelitian dengan sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
Hasil penelitian ini, terungkap bahwa Banyaknya aset daerah Kabupaten Kampar yang masih dikuasai oleh mantan pejabat merupakan kalkulasi ketidaktegasan pemerintah dalam menglola aset negara yang berlarut-larut. Artinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sejak dahulu belum memiliki itikad yang kuat untuk menyelesaikan persoalan ini. Tanggal 10 Desember 2012, Bupati Kampar juga telah mengintruksikansinkronisasi Pelaporan Barang Milik Daerah kepada Dinas/Badan/Kantor, Camat/Kepala Bagian di Lingkungan Pemkab Kampar, namun sinkronisasi ini tidak berjalan lancar. Tahun 2014, mengacu pada Surat Edaran Bupati Kampar Nomor:050/DPPKA-Aset/2014/2268 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelola Barang Milik Daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar juga belum dilaksanakan sepenuhnya, yang mengakibatkan tugas DPPKA dalam mengelola aset secara keseluruhan menjadi terhambat.Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini DPPKA dalam mengelola aset daerah adalah, Pertama: Lemahnya Pengawasan. Kedua, Masalah Sumber Daya Manusia yang meliputi: Kemampuan Teknis Fungsional yang Kurang Memadai, Sarana gedung yang tidak memadai untuk fasilitas pelayanan Publik, Standarisasi beban kerja belum tersedia, dan Komitmen Pegawai Yang masih rendah. Ketiga, Lemahnya Tanggungjawab. Rasa tanggungjawab terhadap bangsa dan negara serta milik negara dianggap sebagai milik pribadi merupakan persoalan dalam klaim kepemilikan aset daerah ini di Kabupaten Kampar.
Kata Kunci: Pengeloaan, Aset, Kabupaten Kampar, DPPKAD Kampar.
Tidak tersedia versi lain