Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia k…

ABSTRAK Penyaluran tenaga keg a ke luar negeri dilakukan karena sampai saat ini Pemerintah belum berhasil menya]urkan semua tenaga keg a di dalam negeri. Ini disebabkan oleh pertambahan jumlah tenaga keg'a yang terns meningkat dan tidak diimbangi atau tidak sebanding dengan pertambahan lapangan keg'a. Program pengiriman Tenaga Keg'a Indonesia ke luar bukan saja sebagai suatu cara menyeles…

Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Persiapan Lahan Pembangunan Hutan Tanaman Ind…

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lipat Kain, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pembahasan penelitian ini mengenai pelaksanaan perjanjian pembersihan lahan, penanaman tanaman akasia dan perawatan tanaman akasia. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dengan cara observasi, pembagian kuisioner, wawancara dan kajian kepustakaan. Analisis data dengan metode analisis kualitat…

Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Terhadap Konsumen Atas Peng…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

0212425

Perlindungan konsumen oleh PT.PLN (persero) akibat kesalahan pencatatan meter…

Seiring dengan perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan globalisasi. Kebutuhan akan tenaga listrik dalam segala kegiatan pun mulai meningkat. Pemakaian listrik dalam kehidupan sehari-hari telah menjadi salah satu kebutuhan utama. Sehingga dengan listrik semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Hal ini kemudian diakomodasikan dengan dibentuknya Undang-undang No. 15 Tahun 198…

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Tahu Menurut Undang- Unda…

Pihak Konsumen atau masyarakat dapat dikatakan adalah pihak tidak pemah tahu sama sekali tentang cara maupun proses hingga terproduksinya suatu Produk. Bahkan cendrung menerima keadaan tersebut, dan pihak yang berwenang untuk melindungi masyarakat atau konsumen pun hingga sekarang terkesan pasif. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk memperkecil atau mencegah kerugian-kerugia…

2. Perlindungan Konsumen atas Klaim Layanan Puma Jual Produk Telepon Seluler …

PT. Acerindo Prim a Utama cabang Pekanbaru sebagai penyedia Jayanan puma jual produk telepon seluler Motorola memiliki kewajiban dal am hal pemenuhan klaim puma jual yang diajukan oleh konsumen produk telepon seluler Motorola. Konsumen sebagai pengguna telepon seluler Motorola sering mengalami kekecewaan dalam hal jaminan yang diberikan oleh pelaku usaha atas pembelian telepon seluler Moto…

Pelaksanaan Peijanjian Pemborongan Pekerjaan Antara Pemerintah Kota Pekanbaru…

Pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari peran serta jasa kontruksi yang dapat menghasilkan produk akhir berupa pembangunan fisik dan non fisik lainnya. Dan begitu pula sistim perencanaan pembangunan nasional dituangkan dalam suatu undang-imdang No. 25 Tahun 2004. Pada tahun 2003 Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru yang diwakili oleh pemukiman prasarana Wilayah Kota…

Tinjauan Yuridis Terhadap Kredit Macet Modal Kerja Dalam Perjanjian Kredit Ya…

ABSTRAK Untuk melakukan pinjaman kreditmodal kerja di BRI Cabang Tembilahan diperlukan adanya suatu jaminan yang diserahkan oleh debitur (nasabahj kepada kreditur (bank). Namun tidak semua debitur memiliki harta kekayaan yang dapat dijadikan sebagai jaminan kepada pihak bank. Mengatasi hal demikian debitur dapat menggunakan jaminan milik pihak ketiga (borg) yang dikenal dengan istilah pen…

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility…

Skripsi ini beijudul Pelaksanaan Tanggung jawab social (CSR) terhadap masyarakat lokal oleh PT Pertamina UP II Dumai. Dalam melaksanakan aktivitasnya perseroan terbatas mempunyai tanggung jawab soial dan lingkungan. lnilah yang disebut Corporate Social Responsibility. Namun suatu perusahaan sering mengabaikan tanggung jawab ini dan tidak terlalu memperdulikan masyarakat dan lingkungan disek…

Perlindungan Konsumen Terhadap Pasien Pengguna Kartu Miskin Di RSUD Kota Peka…

Penelitian yang dilakukan berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pasien Pengguna Kartu Miskin Di RSUD Kota Pekanbaru ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Peneliti sangat tertarik meneliti masalah ini karena kesehatan adalah hak dan investasi semua warga negara berhak atas kesehatannya tidak hanya masyarakat ekonomi menengah keatas tetapi juga merupakan hak…

Tinjauan Yuridis Pengembalian Agunan Dalam Perjanjian Kredit Antara Swamitra …

Krisis moneter dan ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia temyata tidak begitu berpengaruh pada pengusaha-pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Hal ini membuat pemerintah dan pihak-pihak yang terkait akhimya mulai memberikan perhatian yang lebih terhadap Usaha Kecil, menengah dan koperasi. Modal usaha yang menjadi masalah pada sektor ini berusaha diatasi dengan pemberian pinjaman kredit. …

Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif D…

The process of conversion into Islamic banks Conventional banks are technically not found in the Law. 10 of 1998 concerning Banking . Technical provisions concerning conversion encountered in Bank Indonesia Regulation No. 8/3/PBI/2006 which essentially says that the bank can only change their operations into a bank conducting business based on sharia principles with the permission of the Govern…

Perbandingan Prinsip Pemberian Kredit Produktif Pada Bank Konvensional Dengan…

The banking industry is at the core of the national financial system. Based on the function, the bank can function in two ways. First, banks as financial intermediaries, which serves as an intermediary between savers and investors. In relation to financial intermediaries as banks must always maintain the smooth flow of funds. Second, banks serve as agents of development in which the implementat…

Pelaksanaan Pembiayaan Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) Pa…

Government regulations Number 103 year 2000 become business foundation that compose a concept of the establishment of sharia Pegadaian Services unit as a first step the establishment of a special division to handle business activities of sharia. financing of precious metals is precious metal sales by Pegadaian to the community in cash and collateral for a period of flexible . Distribution of th…

Perbandingan Penggunaan Alat Kontrasepsi Berdasarkan Undand Undang Nomor 52 T…

" Comparison of the Use of Contraceptives Under Law No. 52 Year 2009 on Population Development and Family Development and the Islamic Law " The population of the world , amounting to nearly 10 billion souls , proving that the population growth rate is very rapid . The swelling number of people in the world is due to a higher birth rate than death rate bayi.Program Family Planning ( KB ) is a f…

Perlindungan Konsumen Oleh PT. PLN (Persero) Akibat Kesalahan Pencatatan Mete…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 104 hlm.: ill.; 29 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

09 02.1.07 Rir p

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Tidak Bersertifik…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

62 hlm.: ill.; 29 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

09 02.1.08 Ang p

Tinjauan Tentang Pemberian Kartu Kredit Pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 90 hlm.: ill.; 29 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

09 02.1.08 Ric t

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 T…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 81 hlm.: ill.; 29 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

09 02.1.08 Mir p

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanan Perjanjian Kerja Pemeliharaan Ternak Ant…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 90 hlm.: ill.; 29 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

09 02.1.08 Bin t