CD Skripsi

Tindak Pidana Korupsi Sebagai Predicate Crime Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

---

Salah satu semangat diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah untuk mempersulit para pelaku koruptor yang menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatannya, dengan demikian dalam jangka panjang diharapkan tindak pidana korupsi dapat berkurang. Korupsi merupakan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi dengan cara tidak wajar dan tidak legal, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka dengan modus penggelapan, penyuapan, gratifikasi bahkan pemerasan. Kemudian, hasil korupsi tersebut tidak langsung dipergunakan atau dibelanjakan melainkan di sembunyikan atau disamarkan dengan cara di simpan ke dalam sistem keuangan sehingga apabila dikeluarkan seolah-olah menjadi sah. Perbuatan terhadap hasil kejahatan itulah yang disebut sebagai tindak pidana pencucian uang (money laundering). Oleh karena itu, kejahatan tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang.
Permasalahan di dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi sebagai predicate crime dalam tindak pidana pencucian uang, dan bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai predicate crime dalam tindak pidana pencucian uang.
Metode dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah konseptual. Sedangkan data yang diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif.
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan tindak pidana korupsi sebagai predicate crime dalam tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010, maka jelaslah bahwa korupsi dipandang sebagai salah satu tindak pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang (money laundering). Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan tindak pidana pencucian uang melibatkan satu institusi yang relatif baru yaitu Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pengaturan tindak pidana pencucian uang sudah cukup baik. Hanya saja, saat ini penerapan undang-undang tersebut belum optimal dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana asal (korupsi) yang memicu terjadinya tindak pidana pencucian uang.
Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Predicate Crime, Tindak Pidana Pencucian Uang
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kemajuan suatu negara ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan sebuah pembangunan ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia dan pembiayaan. Di antara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor sumber daya manusia.
Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya melainkan termasuk negara yang miskin. Salah satu penyebabnya adalah saat ini kualitas sumber daya manusianya mulai menurun. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara yang menyebabkan sering terjadinya korupsi.1
Korupsi dalam bahasa latin corruptio adalah penyuapan atau corupptore disebut dengan merusak gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta
1 Evi

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

09 01.111(0025)

Penerbit

Pekanbaru : Universitas riau - Fakultas hukum., 2012

Deskripsi Fisik

iii, 71 hlm.: ilus.; 29 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

09 01.111(0025)

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Febri yandri rio marpaung / 0809113424

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Samosir

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar