CD Tesis
Analisis Kebijakan Standarisasi Pendidikan Dalam Penetapan Formasi Calon PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010
Penelitian ini dilatarbekangi oleh masalah ditetapkannya standarisasi
pendidikan setingkat SMA dalam rekrutmen CPNS di Kabupaten Rokan Hilir
tahun 2010. Padahal dari Badan Kepegawaian Negara sudah membuat larangan
merekrut CPNS dari tingkat pendidikan SMA. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis penetapan kebijakan standarisasi pendidikan dalam penetapan
formasi calon PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan
menggunakan observasi dan interview dalam mengumpulkan data dan informan
adalah kepala BKD periode 2010 dan juga CPNS serta dari pihak DPRD. Data
dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka proses penetapan
kebijakan standarisasi pendidikan calon CPNS di lingkungan pemerintah
Kabupaten Rokan Hilir sudah mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sudah berkonsultasi kepada pemerintah pusat
dalam hal ini adalah melalui BKN (Badan Kepegawaian Negara). Terdapat
beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu dilihat dari
konten dan konteks. Konten mencakup pihak kepentingannya yang dipengaruhi
dalam hal ini adalah Satker, BKN dan Bupati, jenis manfaat yang diperoleh yaitu
dari kalangan masyarakat tempatan, jangkauan perubahan yang diharapkan
dengan merekrut pegawai lokal maka kesmepatan untuk membangun daerah lebih
besar, letak pengambilan keputusan hal ini keputusan tetap ditangan Bupati,
pelaksana-pelaksana program dengan menggunakan pelaksana dari luar dan
sumber daya yang dapat disediakan. Sedangkan konteks implementasi mencakup
kekuasaan atau kepentingan strategis dari aktor yang terlibat dalam hal ini adalah
bupati sebagai pemegang wewenang terbesar, ciri-ciri kelembagaan dan rezim
yang memandang kebutuhan warga masyarakatnya, serta konsistensi daya tanggap
yang menilai terhadap kepentingan jangka pendek. Kebijakan standarisasi
pendidikan rekrutmen CPNS dengan menetapkan formasi SMA ditanggapi
beragam dari berbagai kalangan, ada yang memberikan tanggapan positif dan ada
yang memberikan tanggapan negatitif. Mereka yang memberikan tanggapan
positif yaitu dari kalangan masyarakat tempatan. Sedangkan mereka yang
memberikan tanggapan negative yaitu mereka yang berasal dari CPNS dari luar
dan berpendidikan lebih tinggi dari SMA karena mereka menganggap semakin
tingginya persaingan di tingkat SMA.
Kata Kunci: Penetapan kebijakan, Standarisasi Pendidikan, Formasi Jabatan.
Tidak tersedia versi lain