CD Tesis

Dinamika Politik Perkotaan (Studi kasus instruksi walikota No. 1 Tahun 2013 Tentang Pemotongan Zakat Penghasilan (Profesi), Infaq, Shadaqah Pegawai Negeri Sipil dan BUMD Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru)

---

UMAR HADI. S, NIM 1210247784,DinamikaPolitikPerkotaan (Studi kasus Instruksi Walikota No. 1 Tahun 2013 Tentang Pemotongan Zakat Penghasilan (Profesi), Infaq, Shadaqah Pegawai Negeri Sipil dan BUMD Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru), dibimbingolehDR. Khairul Anwar, M.SidanDR. Muchid, S.Sos, M.Phil
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dinamika politik perkotaan dalam pembuatan keputusan kebijakan pemotongan zakat di Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan walikota, apa tujuan dan kepentingan masing-masing aktor, dan Apa saja sarana yang digunakan. Masalah penelitian ini dilatarbelakangi oleh keluarnya Instruksi Walikota Pekanbaru No. 1 Tahun 2013 tentang pemotongan zakat penghasilan (profesi) infaq dan shadaqah pegawai negeri sipil dan BUMD dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru banyak mendapatkan pertentangan-pertentangan dari para aktor-aktor yang menolak atas kebijakan walikota tersebut. Kebijakan walikota tersebut belum ada sosialisasi terlebih dahulu terhadap para PNS yang dikenakan atas kebijakan tersebut dan terkesan ada unsure pemaksaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi kemudian dianalisis secara kualitatif. Teori yang digunakan adalah Jefrfry A. Frieden.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan walikota ini masih banyak mendapatkan penolakanataupertentangan-pertentangan dari beberapa Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan atas kebijakan tersebut dan dari beberapa dari satuan mahasiswa, anggota legislatif serta masyarakat, dikarenakankebijakan zakat tersebutterkesanadaunsurpemaksaan yang dilakukan.Dengan dikeluarkannya Instruksi Walikota No. 1 tahun 2013 tentang kebijakan zakat ini menunjukkan adanya dinamika politik yang terjadi. Hal ini tidak terlepas dari power / kekuatan dan kekuasaan jabatan politik serta konstelasi panas, singkat yang terjadi selama kebijakan tersebut ditetapkan, dimana penolakan keras terhadap Instruksi tersebut yang membuat kebijakan zakat sebesar 2.5% ini terus berlangsung. Kebijakan zakat yang diterapkan Walikota Pekanbaru ini tidak ada komunikasi yang baik terlaksana di dalam birokrasi itu sendiri dan tidak ada sosialisasi terlebih dahulu serta terkesan ada unsur pemaksaan.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

10 11.114 (0022)

Penerbit

Pekanbaru : Universitas Riau- Pasca Sarjana - Ilmu Politik., 2014

Deskripsi Fisik

xi, 97 hlm.:ill.; 29 cm

Bahasa

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

10 11.114 (0022)

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Lubis

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar