CD Skripsi

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Putusan Mk Nomor 27/Puu-Ix/2011

---

Climate of increasingly tough competition makes the company seeks to improve efficiency of production costs (cost of production). Workers with a system of outsourcing in practice that outsourced workers are given only 1 hour resting of 12 hours of work, especially security, and is not given for a period of vacation time that has reached 1 (one) year or more. If the outsourced workers will ask leave of absence, the submission will not be considered on leave but permission kerja.Tujuan writing this essay, namely: First, to determine the legal reasoning of the Constitutional Court decision No. 27 / PUU-IX / 2011 in the case of petition for judicial review of Law No. 13 of 2003 on Employment of the Constitution of 1945. Second, to determine the legal implications of the decision of the Constitutional Court Number 27 / PUU-IX / 2011 on the legal protection for outsourced workers in Law No. 13 Year 2003 on Manpower.
This research is descriptive analysis of legal research because of the results of this study are expected to be obtained data describing thoroughly, clearly and systematically on the Legal Protection Against Workers in Labor Agreement With Outsourcing System in Indonesia. Data source is the primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. Data collection for the study of normative law used literature study method or documentary studies. Was analyzed qualitatively analyzed the data by not using statistics or mathematics, or the like.
From the results of this study, there are two main things that can be inferred First, through the decision of the Constitutional Court provides protection to workers / labor outsourcing, in this decision reaffirms the rule against contract workers or workers must follow existing regulations by adding a guarantee continuity of workers in the contract. Decision of this Court is protective labor rights / labor, then the government needs strict monitoring of the implementation of outsourcing.
Keywords: Protection Law, Outsourcing Workers' Rights, Constitutional Court.
viii
ABSTRAK
Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan harus berkosentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. Dengan adanya konsentrasi terhadap kompetensi utama dari perusahaan, akan dihasilkan sejumlah produk dan jasa yang memiliki kualitas dan daya saing di pasaran. Iklim persaingan usaha yang makin ketat membuat perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production). Pekerja dengan system outsourcing pada prakteknya yaitu pekerja outsourcing hanya diberikan istrahat 1 jam dari 12 jam kerja khususnya security, dan tidak diberikan jatah cuti untuk masa kerja yang sudah mencapai 1 (satu) tahun atau lebih. Apabila pekerja outsourcing tersebut akan mengajukan cuti maka pengajuan tersebut tidak dianggap cuti melainkan ijin kerja.Tujuan penulisan skripsi ini, yaitu: Pertama, Untuk mengetahui pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 dalam perkara permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, Untuk mengetahui implikasi hukum putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011 terhadap perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif analisis karena dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh data yang menggambarkan secara menyeluruh, jelas dan sistematis mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Dengan Sistem Outsourcing di Indonesia. Sumber datanya adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Dianalisis secara kualitatif adalah dianalisis data dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya.
Dari Hasil penelitian ini ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan Pertama, Melihat

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

09 03. 115 (0031)

Penerbit

Pekanbaru : Universitas Riau – Fakultas Hukum – Hukum Tata Negara., 2015

Deskripsi Fisik

xii, 89 hlm.; ill.; 29 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

09 03. 115 (0031)

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM TATA NEGARA

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

DAUS

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar