Fungsi Dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Berdasarkan Undang…

The DPRD remains in place as an organizing element of regional government, and continues to have the authority to jointly discuss draft regional regulations with regional heads, discuss and determine the APBD with regional heads, and has a role as supervisor of the implementation of mutually approved Regional Regulations and mutually approved APBDs. This means that the DPRD is a working partner…

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan Pendi…

Skripsi ini menganalisis implementasi program konversi minyak tanah ke Liquified Petroleum Gas (LPG) sebagai bagian dari strategi pemerintah Indonesia untuk mengurangi subsidi minyak tanah dan meningkatkan efisiensi anggaran. Dalam konteks ini, penelitian fokus pada Kabupaten Padang Lawas, dengan penekanan pada pengawasan distribusi LPG 3 Kg oleh pemerintah daerah. Program konversi minyak tanah…

Implementasi Program 3r (Reduce, Reuse Dan Recycle) Peraturan Daerah Kota Pek…

This research focuses on the implementation of the 3R (Reduce, Reuse, and Recycle) program in Pekanbaru City Regional Regulation Number 08 of 2014 concerning Waste Management in Pekanbaru City Parks. The 3R program is the government's effort to overcome the waste problem which is one of the biggest problems in the environment of Pekanbaru city. The goal is to reduce the amount of waste, foster …

Implementasi Pelayanan Publik Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KT…

The implementation of public services is a state effort to fulfill the basic needs and civil rights of every citizen. The service in making E-KTP is one example of a form of public service provided by the government. One of the districts that is of concern and focus in this research is Bengkalis Regency. The approach to writing this research was carried out sociologically. Sociological, which …

Implementasi Pembayaran Ganti Rugi Keuangan Daerah Oleh Pegawai Negeri Bukan …

In order to realize good governance in state administration, it is necessary to implement professional, open and responsible state financial management in accordance with the principles of state financial management. The embodiment of state financial management is outlined in the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). Mistakes in using th…

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Berdasarkan Peraturan Daerah Kuantan …

The effectiveness of collecting market service fees at the Taluk Kuantan People's Market is in accordance with the local revenue (PAD) of Kuantan Singingi Regency. Based on the provisions of Article 1 number 21 Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning Market Service Charges, it explains that market service fees are the provision of traditional market facilities / simple, in the form of c…

Tinjauan Hukum Tentang Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Pengembangan Sumb…

The smooth implementation of government tasks and national development is highly dependent on the working mechanism of the state apparatus, especially civil servants. Civil Servants, hereinafter abbreviated as PNS, are not only elements of the state apparatus, but also public servants who live in the midst of society and work for the benefit of society. The position and role of civil servants i…

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Panipahan Kecamatan Pasir Limau …

This research aims to describe the implementation of health services at the Panipahan Health Center, Pasir Limau Kapas District, Rokan Hilir Regency and to determine the implementation of Good Governance at the Panipahan Health Center, Pasir Limau Kapas District, Rokan Hilir Regency. This research is empirical or sociological legal research. The research location is in the Panipahan District, P…

Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Si…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

1909112573

Implementasi Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melindungi Data Masyara…

The Financial Services Authority was formed based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority which functions to organize an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector. In general, the Financial Services Authority (hereinafter written as OJK) was established to replace the role of Bappepam-LK (Capital Market and Fina…

Analisis Tentang Kondisi Aparatur Dalam Mendukung Efektifitas Program Kerja B…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

0210024

Implementasi Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lal…

In article 137 of Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UU LLAJ), it is regulated that goods cars are prohibited from transporting people. This refers to the definitions of goods cars and passenger cars which are clearly different. So, drivers must be aware and careful not to carry passengers. Every person who drives a goods car to transport people except for the reason…

Analisis Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Produktivita…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

0601135370

Manajemen Kinerja Rumah Sakit Lapangan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, fenomena yang dapat dilihat dilapangan adalah masih kurang lengkap dan terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM), obat-obatan, fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat setempat, dan jarak tempuh yang cukup jauh dari Kabupaten Lingga ke pusat Pemerintah Provinsi Kepu…

Pelaksanaan Pemunggutan Pajak Reklame Papan/Billboard/Megatron oleh Dinas Pen…

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah seperti yang terdapat dalam UndangUndang No 32 Tahun 2004 yang mengatur urusan pemerintah pusat kepada daerah, yang berarti pemerintah daerah harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dalam pembiayaan pemerintah daerah. Maka penting dibentuk suatu badan untuk membantu tugas pemerintah daerah dalam rangka pembiayaan pengeluaran daerah. Dalam…

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-…

Otomoni daerah bertujuan agar daerah dapat melakukan peraturan terhadap rumah tangganya sendiri disamping untuk meningkatkan sumber daya guna penyelenggaraan pemerintahan. Sehubung dengan hal tersebut di atas mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM mandiri pedesaan, PNPM mandiri perkotaan, serta PNPM …

Hubungan Disiplin Dengan Kinerja Pegawai di Kantor DPRD Provinsi Riau

Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih, dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini. Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan yang perlu memperoleh perhatian dalam upaya Disiplin kerja yaitu suatu sikap dan perilaku, dimana ada faktor - faktor yang mempengaruhinya yaitu antara faktor kepribadian dan faktor lingkun…

Pengaruh Pelaksanaan Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pt.…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

0401120289

Implementasi Single Identity Number Kartu Keluarga Berdasarkan Undang-Undang …

Single Identity Number (SIN) is a population identity number that is unique or distinctive, single and attached to someone who is registered as an Indonesian resident. Indonesian citizens and foreigners who have permanent residence permits are only allowed to be registered on one Family Card. This means that a person who is polygamous, even though both marriages are legally valid, cannot be reg…

Latihan Keterampilan dan Kesempatan Kerja Bagi Remaja Putus Sekolah di Panti …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

0401110943