Digilib Perpustakaan Universitas Riau

Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi Mahasiswa Universitas Riau

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
    Lihat Lebih Banyak
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
  • Bahasa
Ditemukan 103012 dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Hal. Awal Sebelumnya 5066 5067 5068 5069 5070 Berikutnya Hal. Akhir
cover
Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature Dalam Pengujian Undang-Undan…
Komentar Bagikan
SYARA NURHAYATI / 1109121271

Constitutional Court as one of the institutions in judicial power holders, get special attention because the laws were issued. Product legal form that is both positive legislature decision considered to have displacement of the authority Constitutional Court from a negative into a positive legislature. The legal conditions cause various polemics and phenomena in the system of constitutional law…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
ix, 149 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 115 (0029)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Penafsiran Hakim Tentang keberadaan Struktural Lembaga Kepolisian Sebagai Pen…
Komentar Bagikan
R. YOSIA SIMAMORA / 1109112148

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi saat ia menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan Budi Gunawan dan menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak sah dan tidak bersifat mengikat secara hukum. Dalam putusannya, hakim Sarpin Rizaldi menyatakan bahwa pe…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii, 68 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 115 (0027)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pelaksanaan Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Ruang Dan Ban…
Komentar Bagikan
EKO PERMANA PUTRA / 0909135192

Pekanbaru City Regional Regulation No. 7 of 2012 on Building Permits Mendirkan Article 74 explains that each activity set up , change / replace the harness and dismantle buildings in the city of Pekanbaru must have the permission of the Mayor or designated technical officer . However , along the way there's also problems associated with obtaining a building permit ( IMB ) at the Department of S…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
v, 83 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 113 (0023)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan…
Komentar Bagikan
YOGI IRWAN / 0909135190

Article 3 of the Indonesian Government Regulation No. 27 Year 2012 on Environmental Permit explain every business and / or activities that impact on the environment shall have EIA . , And every business and / or activities that are not included in the EIA mandatory criteria shall have UKL - UPL . Basically EIA assessment process or permeriksaan UKL - UPL is an integral part of the application p…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
v, 86 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 113 (0021)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Implementasi Keterwakilan Perempuan Pada Alat Kelengkapan Dprd Provinsi Riau …
Komentar Bagikan
SONYA NOWINDA SARI / 0909135411

In this reseach, there are some problems that will be discussed they are : how is the implementation of women involvement of the means completeness in DPRD of Riau Province based on the rule No 27 Year 2009 Concerning of MPR DPR DPD and DPRD ?what are the factors that can be a problem in implementation of women involvement of the means completeness in DPRD of Riau Province? What is the effort t…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii, 71 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 113 (0020)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Penguatan Konsep Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Amandemen Undang-Unda…
Komentar Bagikan
KHOIRUNNAS / 0909131772

System of government is the most essential thing in the constitution, it is because that a system of government that is not run in accordance with a clear system, will have an impact on the goals of the state. In Indonesia in the period before the 1945 amandemen quasi government system is due to the style parliamentary system of government in the implementation of presidential system of governm…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii, 86 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 113 (0019)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Sistem Proporsional Terbuka Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pe…
Komentar Bagikan
Meisari Eka Putri / 0909120222

The general election is an important mechanism in a country , especially those using the type of political system of Liberal Democracy . Generally, there are four clumps of electoral systems : plurality - majority , proportional representative , a mix between the plurality - majority and proportional . According to Law No. 8 of 2012 concerning the election of members of DPR , DPD and DPRD elect…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xv, 91 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 113 (0018)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minya…
Komentar Bagikan
DARIS A. RAFT GINTING / 0909113579

Relationship between BP Migas with The Business Entity or Permanent Establishment has put The State and The Business Entity or Permanent Establishment that manage oil and gas in equal position. As a result, The State lost discretion to make regulations for benefit of The People. Whereas The Government in execute function of state control over oil and natural gas resources should have discrestio…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
v, 81 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 113 (0017)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Peraturan Daerah Di Kabupaten Kuantan…
Komentar Bagikan
BONITA ELSA GUMILANG / 0909131788

Public participation is an embodiment of the principles of good governance ( good governance ) . Community participation allows the public to influence and oversee making an important decision such as the establishment of local regulations . Low community participation can ultimately lead to low community ownership of the program / government policies and programs developed / implemented polici…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
viii, 92 hlm.: ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 113 (0016)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang P…
Komentar Bagikan
Umi Muslikhah / 0909120111

Constitutional Court as may be authorized by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 to conduct a judicial review of a decision issued quite phenomenal and raises the pros and cons in the community. Any phrase that raises multiple interpretations of decision making in this case the government has not issued a religious ministry as a government regulation to reinforce the regulat…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
v, 70 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 113 (0015)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Tinjauan Kewenangan Pembentukan Undang-Undang Sebelum Dan Sesudah Amandemen U…
Komentar Bagikan
Suardi / 0809121315

Mutation performing or Civil Public Servant transfer at Regency Rokan Hilir aims to do construction, clerk transfer shall restrain from politics element and arbitrariness action of government officials, one that necessarily official has to follow prevailing and going order ruling according to its function, but in fact at field is still to be found policy that issued by in conflict with governme…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii, 75 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 113 (0014)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Tinjauan Kewenangan Pembentukan Undang-Undang Sebelum Dan Sesudah Amandemen U…
Komentar Bagikan
Sandra / 0809121362

Prior to the change in the Constitution of 1945 in our constitutional practice there is authority that the Executive President heave in the field of country life , the one that stands out is the scope of the formation of the Law , and having made changes in the case of the 1945 Constitution authorizes the formation of Law law has moved to the House of Representatives . By shifting authority in …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
v, 67 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 113 (0013)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Tinjauan Yuridis Efektifitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan De…
Komentar Bagikan
Riko Aldy / 0809113030

The aims of this research are to provide the description of implementationof Rural Fund Allocation in Aliantan Regency, to describe thesupporting and pursuing factors that influence the implementation and strategydone to succeed policy implementation as well as to provide a recommendationfor local government in managing Rural Fund Allocation.The method used in this research is descriptive-quali…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vi, 96 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 113 (0012)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Tinjauan Yuridis Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Sistem …
Komentar Bagikan
Muhamad Andi Susilawan / 0909120120

Election of Governor and Deputy Governor by Law Number 32 year 2004 elected directly by the people. From the results of this study concluded that there are there principal. The First, background applied to the election of Governor and Deputy Governor directly in Law Number 32 year 2004 on Regional Goverment, philosophically motivation to carry out direct elections is partly because an indirect …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vi, 101 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 113 (0011)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Analisis Yuridis Parliamentary Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20…
Komentar Bagikan
Sigit Widodo / 0809121263

In general, countries around the world reveals itself applying democracy, the rule of popular sovereignty. Includes Indonesia democracies known as a democratic electoral system. In the history of Indonesia after the election many emerging political reforms that the government (the president) in a policy dilemma, ultimately the political elite in Parliament began to discuss how to simplify admin…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vi, 109 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 113 (0010)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Tinjauan Yuridis Sekolah Bertaraf Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konsti…
Komentar Bagikan
MUHAMMAD TAUFIK / 1009120163

Article 50 paragraph (3) of Law Number 20 of 2003 on National Education System is considered by some party violates the mandate of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. Thus, it is proposed to be tested on the constitutional court. The reason which is appealed by most of parents whose children study in International School is first, the existence of International School violate…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vi, 79 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 114 (0032)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Tinjauan Yuridis Pembagian Kewenangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah B…
Komentar Bagikan
Muhammad A.Rauf /1009134874

As mandated by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, the territory of the Republic of Indonesia is divided into Provincial and Provincial subdivided into Regional District and the City, each as an autonomous region. As an autonomous region , Provincial , District / City has the Local Government carry out the functions of local government. Chief government administrator in the…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vi, 97 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 114 (0031)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Hubungan Gejala Depresi Dengan Riwayat Kejadian Jatuh Pada Lansia Di Unit Pel…
Komentar Bagikan
OLIVIA AMANDA / 1308123700

Depressive symptoms is one of the mental problems which often found in elderly people especiallywho lived in nursing homes.Depressive symptomsis also one of the intrinsic risk factorsfor falls among elderly people. The relationship between depressive symptoms and falls in elderly people is associated with cognitive functionimpairment which affect mainly in attention. It may result unsteadiness …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xiv, 67 hlm.: ill.: 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
08 01.116 (0049)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan…
Komentar Bagikan
GRACE / 1009132341

The general elections to choose Regional Head and Regional Head Vice (regional election) directly by the people under the Act (the Act) 32 of 2004 on Regional Government, as amended by Act 12 of 2008 in conjunction with the Government Regulation (PP) No. .6 in 2005, seen as a step forward in the democratic political system in our country, in order to realize the ideals of the Unitary Republic o…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii, 114 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 114 (0030)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Analisis Yuridis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam …
Komentar Bagikan
REZKA SELVIRA / 1009151958

Honorary Council General Election Organizer (DKPP) was formed in order to improve the democratic system itself to be more qualified, respectable and dignity. Honorary Council General Election Organizer (DKPP) instead of election management body, but the duty and authority associated with election officials organizers. The existence DKPP expected as much as possible to prevent the practice of or…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xvii, 94 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 114 (0029)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
Hal. Awal Sebelumnya 5066 5067 5068 5069 5070 Berikutnya Hal. Akhir
Digilib Perpustakaan Universitas Riau
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?