Tinjauan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Tinjauan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

CD Skripsi

Tinjauan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

NURHAZLINA AFIA / 1909110648 - Nama Orang;

ABSTRACT The 1945 Constitution does not explicitly emphasize direct filling of positions for the process of filling Regional Head positions in the regions, The existence of simultaneous Regional Head Election Preparations is a mandate from Law Number 7 of 2017 and Law Number 10 of 2016, has an impact on leadership in area Be it governors, regents or mayors related to the term of office. Replacement of leadership in the regions before the end of the regional head's term of office is based on statutory regulations where regional heads who are democratically elected can be replaced by Acting (Pj) Regional Heads. ) District head. As for the issues to be discussed are: 1) What is the authority of the Acting (Pj) regional head in the perspective of laws and regulations? 2) What is the ideal concept of the authority of the Acting (Pj) regional head in administering the Government. The type of research used in this legal research is normative legal research. Conceptual Approach). Number 1 of 2014 Concerning the Election of Governors, Regents and Mayors Becomes Law. Article 201 paragraphs (10) and (11), resulting in the extent of the Authority of the Acting Regional Head and unclear boundaries of authority. The two ideal concepts of the authority of the Acting Regional Head include: a) The Authority of the Acting Regional Head is regulated clearly and firmly in the Law -Law on the grounds that the term of office of the Acting Regional Head is sufficient, b) Implementation in establishing strategic policies for Acting Regional Heads involves the Role of DPRD, this is very important related to the relationship of interests between the regional government and the Regional Representatives Council, c) There are regulations related to Accountability of Acting Heads Region on the implementation of Authority, so that the content and time are clear responsibility for the authority of the Acting Regional Head. Keywords: Authority, Acting Regional Head, Act
3

Ketersediaan

Perpustakaan Universitas Riau 1909110648

1909110648

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 1909110648
Penerbit: Pekanbaru : Universitas Riau – Fakultas Hukum – Hukum Tata Negara., 2023
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 1909110648
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: HUKUM TATA NEGARA
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: DAUS

Ketersediaan

Informasi Detail

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar