CD Skripsi

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Rangka Perlindungan (Preservasi) Sungai Siak di Kota Pekanbaru

---

ABSTRAK
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Rangka Perlindungan
(Preservasi) Sungai Siak di Kota Pekanbaru
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan merupakan salah satu pelaksanaan
proses pendayagunaan asas-asas, kelembagaan, sistem dan sanksi hukum pidana
untuk menegakkan norma hukum lingkungan. Bejalan atau tidaknya proses
penegakan hukum pidana lingkungan sangat berkaitan erat dengan penyelesaian
kasus. Hal ini dapat tergambar dari kasus pencemaran yang teijadi di Sungai Siak.
Dalam penelitian ini digunakan metode Purposive Sampling di lokasi
penelitian dengan mempergunakan alat pengumpul data yaitu studi dokumen,
observasi, wawancara, dan kuesioner. Untuk teknik analisis data maka penulis
menggunakan analisis kuantitatif, data yang didapat penulis olah dan sajikan
dalam bentuk uraian kalimat yang disesuaikan dengan masalah pokok penelitian.
Jika ditinjau dari jenis penelitian maka penelitian ini adalah penelitian
hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cam mengadakan
identifikasi hukum dan melihat proses efektivitas hukum yang berlaku di
masyarakat. Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif untuk
menggambarkan pokok dari permasalahan yang ada yaitu bentuk-bentuk
pengaturan tentang perlindungan sungai dari pencemaran, upaya yang dilakukan
oleh PPNS Lingkungan (Bapedal) Provinsi Riau dalam menangani pencemaran di
Sungai Siak, upaya yang dilakukan oleh Polda Riau dalam menangani
pencemaran di Sungai Siak, dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam
mempeijuangkan haknya agar Sungai Siak tersebut tidak dicemari.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada berbagai macam
peraturan perundang-undangan tentang perlindungan sungai dari pencemaran baik
itu berupa pengaturan secara umum dan pengaturan secara khusus. Selain itu,
beberapa hal yang menjadi upaya dalam menangani pencemaran di Sungai Siak
yang dilakukan oleh Bapedal Provinsi Riau selaku PPNS Lingkungan yaitu
penyajian dokumen pengelolaan lingkungan menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, penetapan stasiun pengamatan,
meninjau ke lapangan, peningkatan sumber daya manusia, pemeriksaan IPAL
pada perusahaan, pemantauan RKL/RPL berdasarkan dokumen UKL/UPL.
Namun, upaya tersebut belum maksimal karena peran dari Bapedal dalam
pemberian saksi bagi perusahaan yang mencemari Sungai Siak sangat minim
sekali. Mengenai upaya yang dilakukan oleh Polda Riau dalam menangani
pencemaran di Sungai Siak tidak ada sama sekali. Hal ini mejelaskan bahwa
Polda Selaku penyelidik dan penyidik kasus tindak pidana pencemaran tidak
melaksanakan peran sebagaimana mestinya sehingga pencemaran Simgai Siak
tetap teijadi. Untuk upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam
mempeij uangkan haknya agar Sungai Siak tidak dicemari yaitu masyarakat harus
memiliki sifat yang sadar lingkungan,bersifat kritis dalam hal masalah lingkungan
terutama mengenai pencemaran terhadap Sungai Siak, dan memfungsikan
LSM/Organisasi Lingjkungan bila terkendala oleh aparat penegak hukum dalam
mempeij uangkan hak agar Sungai Siak tidak dicemari secara terus-menerus

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

0401111573

Penerbit

Pekanbaru : Universitas Riau - F.Hukum – Hukum Pidana., 2008

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

0401111573

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM PIDANA

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Jaka

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar