CD Skripsi
Proses politik dalam penetapan daftar pemilih tetap (DPT) (Kasus pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2006)
Dalam setiap pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di
berbagai daerah di Indonesia, masalah tingginya masyarakat yang tidak terdaftar dalam
DPT (Daftar Pemilih Tetap) selalu muncul. Demikian juga yang terjadi dalam pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2006, dimana masih ditemukannya
sebagian besar masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT.
Dengan tidak terdaftamya masyarakat tersebut, maka secara otomatis masyarakat
tersebut tidak dapat menggunakan hak politiknya dalam pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Pekanbaru tahun 2006. KPUD Kota Pekanbaru sebagai pelaksana pemilihan
Walikota dan wakil Walikota Pekanbaru merupakan pihak yang paling bertanggung
jawab terhadap amburadulnya DPT.
Kemudian menjadi menarik untuk melihat bagaimana proses politik yang terjadi
dalam penetapan DPT dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dimulai
dari kesadaran masyarakatnya yang masih rendah sampai pernyataan salah satu calon
yang menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat yang tidak terdaftar adalah
pendukung mereka. Berangkat dari realita ini penulis mencoba untuk mengambil judul
penelitian: Proses Politik Dalam Penetapan DPT (Kasus Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2006), dengan tujuan untuk mengetahui proses
politik yang terjadi dalam penetapan DPT dan juga faktor yang menyebabkan banyaknya
masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yakni menggambarkan bagaimana
proses politik dalam penetapan DPT dengan apa adanya dengan teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara, studi kepustakaan dan kuisioner, ditunjang dengan observasi,
interview dan dokumentasi.
Dalam penelitian ini ditemukan bahwa salah satu komponen atau instrumen
pilkada adalah pemilih. Komponen ini harus mempunyai keabsahan yang akan didapat
jika pemilih memenuhi persyaratan. Salah satu syaratnya adalah terdaftar dalam daftar
pemilih. Tetapi proses poitik yang terjadi dalam penetapan DPT ini kurang memuaskan
semua pihak, dimana ada salah satu pihak pasangan calon yang tidak puas dengan hasil
DPT tersebut. Dalam penetapan DPT ini, selain faktor-faktor yang disebabkan oleh
masyarakat sendiri seperti kesadaran yang masih rendah dan tingkat partisipasinya juga
rendah. Selain itu dari faktor pemerintah dimana kurang optimalnya koordinasi antara
Dinas Kependudukan dan PPS (KPUD) untuk mensinkronkan DP4 dengan daftar pemilih
pada waktu Pilpres putaran ke-2 dan dalam penetapan dan sosialisasi DPS dan DPT
kurang melibatkan RT/RW dan dalam penetapannya tidak transparan, yang seharusnya
sesuai dengan ketentuan DPS diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah
dijangkau masyarakat untuk mendapatkan tanggapan. Selain faktor-faktor yang
disebabkan oleh masyarakat ataupun pemerintah ada juga yang disebabkan oleh lawan
pasangan salah satu calon. Dimana salah satu calon yaitu pihak Erwandy-Ayat Cahyadi
merasa dicurangi sebab sebagian besar masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT
adalah pendukung mereka
Tidak tersedia versi lain