Fenomena budaya kerja perangkat Kampung Tualang di Kantor Penghulu Kampung Tualang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Budaya kerja yang ada saat ini masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di bidang pemerintahan. Kendala inilah yang menghambat terbentuknya budaya kerja yang disiplin, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Akibatnya, budaya kerja perangkat tidak optimal dan pelay…
This study aims to describe the implementation of the authority of the Pekanbaru City Communication and Information Service to prevent the spread of hoaxes in Pekanbaru City. This study aims to examine the implementation of the authority of the Pekanbaru City Communication and Information Service in monitoring and preventing hoax issues. Through an in-depth analysis of the strategies, efforts, …
The implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 regarding the regional property needs plan at the Riau Province Regional Secretariat has been executed; however, there are deficiencies in the preparation process. This phenomenon is attributable to the influence of multiple factors on its implementation, resulting in the inability to procure or maintain a regional …
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan strategi pemasaran politik yang dilakukan oleh Azhari dan Yohanes dalam menghadapi Pemilu Kabupaten Kampar Pada Tahun 2024. Sehingga suara menjadi naik, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi. Di…
Stabilitas harga pangan merupakan aspek krusial dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di Kota Pekanbaru yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Riau dalam menjaga stabil…
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi pemerintahan tradisional menuju sistem pemerintahan berbasis digital atau e-government. Pemerintah desa dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan ini demi meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, kenyataannya masih banyak desa yang menghadapi hambatan dalam proses …
BUMDes (Village-Owned Enterprises) Permata plays an important role in the village economy. However, in its implementation, BUMDes Permata faces challenges in terms of financial record-keeping, accountability, and oversight, which have not been adequately addressed. This affects the capability and operational performance of BUMDes Permata in carrying out activities in accordance with Government …
In the 2024 general election in Pekanbaru City, the National Democratic Party (Nasdem) and the National Awakening Party (PKB) gained an increase in the number of votes and seats in the Pekanbaru City DPRD, from these results of course there are efforts made by the elected DPRD members of the Nasdem Party and the National Awakening Party (PKB) of Pekanbaru City in the form of political communica…
Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk peraturan terkait materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Biro Hukum dalam Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Dumai tahun 20…
Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Nagari Cupak selama periode 2021 hingga 2023. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama di tingkat nagari, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap k…
Pertumbuhan pesat Kota Pekanbaru menimbulkan permasalahan parkir ilegal yang berdampak pada kelancaran lalu lintas, keamanan, dan ketertiban kota. Meskipun Dinas Perhubungan melalui UPT Perparkiran telah melakukan patroli dan penindakan, pelanggaran parkir masih sering terjadi. Permasalahan utama terletak pada kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan sumber d…
This research refers to Law Number 2 of 2011 on Political Parties and Law Number 7 of 2017 on General Elections for the People's Representative Council (DPR), the Regional Representative Council (DPD), and the Regional People's Representative Council (DPRD). However, in practice, the political rights equality between men and women still needs to be improved. This is evident in the Great Indones…
Service activities are the process of fulfilling service needs in accordance with the Law. Public services can be categorized as effective if the public gets easy service with short, fast, precise and satisfying procedures. The success of public services is determined by the government's ability to improve the work discipline of service officers. In the Regulation of the Chief of the Republic o…
This research is motivated by the rapid population growth in Pekanbaru City which raises the problem of slum areas. The Pekanbaru City Government is trying to overcome this problem through a slum revitalization program with the collaboration of government, community, and Tentara Manunggal Masuk Desa, but without involving the private sector as the ideal Collaborative Governance concept. This re…
Penelitian ini mengkaji Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam memberikan pendidikan politik dan mendorong partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilu 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, negara berkewajiban menjamin hak politik penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan teori pendidikan politik dari…
The government is innovating to support the implementation of an Electronic-Based Government System and improve the quality of archiving by establishing the Integrated Dynamic Archival Information System Application (SRIKANDI) regulated by Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning the Electronic-Based Government System. This study aims to analyze the Implementation of Integrated Dyna…
Supervision of the management of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) "Timur Sejahtera" in Ujung Batu Timur Village is an important effort in ensuring transparency, accountability, and operational effectiveness of the BUMDes. Through supervision involving evaluation of the performance of the management and the imposition of sanctions if necessary, it is hoped that the management of BUMDes can …
Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) are Forest Areas that are specifically intended for the purposes of Forestry Research and Development, Forestry Education and Training and religion. The Bukit Suligi Protected Forest Area is located in Rokan Hulu Regency, part of which is designated as a Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) managed by the Pekanbaru Environmental and Forestry Educ…
Konflik antara manusia dan satwa liar merupakani isu yang kompleks. Konflik ini dipicu oleh deforestasi, ekspansi lahan perkebunan, serta menurunnya populasi mangsa alami harimau, yang mendorong spesies ini keluar dari habitat aslinya dan meningkatkan interaksi negatif dengan manusia. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Men…
This research is based on the existence of various phenomena related to the development of one of the BUMDes Berkah business units, namely savings and piniam. Some of the phenomena are the lack of adequate human recources, high arrears and lack of the management in managing business units. This study aims to determine the capability of BUMDes Berkah in the development of savings business units …