CD Skripsi

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Indragiri Hilir

---

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu kewenangan yang diberikan adalah menggali potensi daerahnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Daerah Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah yang melaksanakan otonomi daerah berkewajiban untuk menggali potensi daerahnya. Adapun potensi daerahnya adalah sarang burung walet. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Pemerintah Daerah berhak memungut pajak hasil panen sarang burung walet kepada pengusaha/penangkar burung walet. Namun dalam pelaksanaannya pajak sarang burung walet tidak dapat dipungut secara maksimal dikarenakan, ada beberapa hal yang menjadi kendala dilapangan yaitu kurangnya sosialisasi perda tersebut dan penerapan sanksi yang tidak pernah dilaksanakan. Sehingga kurang lebih tujuh tahun peraturan daerah itu berlaku masih timbul permalasahan dilapangan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka permasalahan yang penulis angkat adalah mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut, serta upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Indragiri Hilir agar pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet berjalan dengan baik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif dimana melihat langsung efektifitas Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet, lokasi penelitian ini dipisatkan dikota Tembilahan dengan jumlah populasi 117 orang dan sampel 35 orang. Selain menyebarkan koesioner, melaksanakan observasi dan study keperpustakaan, penulis juga melakukan wawancara dengan Dinas Pendapatan Daerah yaitu kepala bidang pemungutan pajak daerah Bapak Raja Indra Jaya. Untuk memperoleh data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet belum terlaksana dengan baik, hal ini bisa dilihat dari sosialisasinya, syarat perizinan penangkaran burung walet yang tidak dilengkapi oleh pengusaha/penangkar burung walet, aturan sanksi yang tercantum dalam salah satu Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet, tidak pernah diterapkan hanya berupa tahap pembinaan yaitu berifat teguran saja tidak sampai pada pencabutan izin dan denda atau penjara apabila terbukti penangkar burung walet melanggar peraturan daerah tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah upaya sosiasisasi dengan cara memberikan penyuluhan kepada penangkar burung walet tentang arti penting dari Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet, penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

09 03.107 (0012)

Penerbit

Pekanbaru : Universitas Riau - HUKUM - Hukum Tata Negara., 2007

Deskripsi Fisik

xiii, 74 hlm.: ilus.; 29 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

09 03.107 (0012)

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Vina

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar