CD Skripsi
Dinamika Politik Lokal : Proses Penetapan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Kepulauan Meranti Priode 2009 - 2014
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dinamika politik lokal proses
penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Kepulauan Meranti Periode 2009-2014. Sehubungan dengan dilakukannya
pemekaran pada Kabupaten Bengkalis yaitu dibentuknya Kabupaten Kepulauan
Meranti sebagai Kabupaten baru di Provinsi Riau pada tanggal 16 Januari 2009
berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau. Maka perlu melakukan penataan
ulang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis
(Kabupaten Induk) dan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti (Kabupaten Pemekaran) hasil pemilihan umum
tahun 2009. Namun dalam prosesnya terjadi pergulatan politik diantara elit politik
lokal akibat dari perbedaan persepsi dan kepentingan, sehingga melahirkan
konflik diantara aktor yang terlibat dalam proses tersebut. Penelitian ini bertujuan
untuk melihat konflik dalam pelaksanaan penetapan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dan implikasi konflik dalam penetapan Keanggotaan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti.
Sejalan dengan tujuan penelitian itu, maka tinjauan pustaka yang penulis gunakan
yaitu mengenai studi-studi terdahulu tentang perpolitikan lokal, konflik,
implementasi kebijakan, sistem pemilu, partai politik dan rekruetmen politik.
Berpegang pada prinsip untuk mendapat data dan informasi yang benar maka
informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak Komisi Pemilihan Umum
Daerah (KPUD) Kabupaten Bengkalis (Kabupaten Induk), Partai Politik, serta dua
anggota DPRD Iskandar Budiman Partai Golkar dan Ali Partai Persatuan
Pembangunan. Sehingga mendukung validitas hasil penelitian ini. Atas
pertimbangan itu, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode
kualitatif deskriptif analitis. Proses penetapan sudah diatur secara normatif
didalam Peraturan KPU No 61 Tahun 2009 tentang teknis penetapan pengisian
kursi anggota DPRD Kabupaten yang dibentuk setelah Pemilu 2009. Dinamika
politik lokal didalam proses penetapan keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulaun
Meranti periode 2009-2014 disebabkan polarisasi kepentingan dalam
memperebutkan kekuasaan sebagai pemenang pemilu legislatif 2009, dimana elit
politik lokal yang ada di eksekutif dan legislatif berkepentingan untuk
memperebutkan kekuasaan sebagai akibat dari tidak terpilihnya atau merasa
dirugikan dalam proses penetapan tersebut.
Tidak tersedia versi lain