CD Skripsi
Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkades Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan bagian dari sistem demokrasi yang diterapkan di tingkat desa. Dalam praktiknya, Pilkades sering kali menimbulkan sengketa, seperti yang terjadi di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkades dan faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam penyelesaian sengketa Pilkades di Desa Tanjung belum efektif pihak Pemkab Kampar sudah mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang. Adanya tindakan itu jelas melanggar pasal 57 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019. Implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terkait penyelesaian sengkat Pilkades Desa Tanjung belum efektif karena belum sesuai dengan teori Implementasi menurut Edward III ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, aspek disposisi dan aspek struktur birokrasi.
Kata kunci : Kewenangan, Pemerintah Daerah, Sengketa, Pilkades
Tidak tersedia versi lain