Digilib Perpustakaan Universitas Riau

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
    Lihat Lebih Banyak
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
  • Bahasa
Ditemukan 103450 dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Hal. Awal Sebelumnya 5106 5107 5108 5109 5110 Berikutnya Hal. Akhir
cover
Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pada Perjanjian Kerjasama A…
Komentar Bagikan
MUHAMMAD TAHIR HUTASUHUT / 1109112366

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana pada Pasal 17 ayat (1) huruf f mengatur mengenai larangan Jabatan Notaris. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Notaris dilarang merangkap sebagai pegawai, dan Pemimpin Perusahaan Milik Negara, Perusahaan Milik Daerah, dan Perusahaan Milik Swasta. Dalam kasus ini Jelas Muhammad Nuzul sebagai Notaris telah melanggar undang-undang ters…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
viii, 117 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 07. 115 (0029)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indr…
Komentar Bagikan
FENDRA YULI HARDIYANTO / 1009132668

Joint property is marital property acquired during marriage by both husband and wife, who are in the power of the husband and wife together, so that use should be made with the consent of both parties (unless provided otherwise in the marriage covenant). Joint property is set in the Compilation of Islamic Law Article 97 which states: "widow or widower who divorced each entitled to half of the j…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii, 64 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 07. 115 (0028)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pada Penarikan Tabungan Nasabah Oleh…
Komentar Bagikan
ANDI SANJAYA SINULINGGA / 1109134969

Banking institution is one of institution which has an important strategic role in Indonesian development. In conducting its business activities, it must perform the duties and authorities carefully, thoroughly and professionally in order to gain public’s trusty. In Article 2 of banking law told that the activity of banking is guided by some principles or basis, namely economic democracy prin…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii, 85 hlm.: ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 07. 115 (0027)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kontrak Baku Perjanjian Pembiayaan…
Komentar Bagikan
Septian Bestari S / 1009112178

The agreement basically an agreement between two parties to obtain a desired result. As in reaching the agreement there are various phases of their stage of negotiations until the deal . This makes the parties are free to enter into an agreement with anyone in accordance with the principle of freedom of contract is in the law of contract . In the agreement, there are also clauses that constitut…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii, 88 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 07. 115 (0026)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah…
Komentar Bagikan
GALUH DWI NUGROHO / 1109120052

Important role as a banking institution that has been mandated by the Banking Law that lending activities is the primary function of banks in carrying out their business activities. Furthermore, in the activities of borrowing money is going in the community that generally are often required for the delivery of collateral by the debtor to the creditor. PT. Bank Riau Riau Main Branch Pekanbaru re…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
v, 78 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 07. 115 (0024)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Analisis Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Kontrak Nomor : 03/Kontrak/Pdam…
Komentar Bagikan
TASYA ANINDITA / 1109112630

The procurement of goods/services the government is supporting the development, we need to hold an agreement. Agreement is an event where a promise to one another or in which two people were each promised to implement something. In the implementation of the agreement came two possibilities, namely, first performed as the contracted agreement, both agreements were not carried out as agreed, or h…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
v, 92 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 07. 115 (0022)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Analisa Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Nomor: 198/Pdt.…
Komentar Bagikan
SHELLY NOVITA / 1109112111

This research is motivated by the presence of PenetapanNomor : 198 / Pdt.P / 2013 / PN.Lmj State issued olehPengadilan Lumajang . In this determination , the judge mengabulkanpermohonan interfaith couples marriage between Sri Mulyani Christian with Muslim Hadi Susanto using legal basis terdapatdalamPasal 35 letters ( a) UndangNomor Act 23 of 2006 on Population Administration although basically …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii, 86 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 07. 115 (0020)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan…
Komentar Bagikan
Mutia Fadhillah Hendri / 1109112383

Research on Government Regulation No. 27 of 2012 on the environmental permit is the study focused on the realization of the implementation or execution of policy, namely the realization of the policy in issuing environmental permits. The main problem and focus as the basis of the research and preparation of this paper is to investigate, find and analyze the implementation of the Government Regu…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vi, 77 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 115 (0032)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Tentang Pengujian U…
Komentar Bagikan
RUDY ANDIKA PUTRA / 1009134781

In principle, in deciding the case of judicial review, the Constitutional Court can only act as a negative legislator, means that only the Constitutional Court can declare chapter, paragraph, section or all norms of law contrary to the Constitution of 1945, and is no longer have binding force. It is as defined in Article 56 and Article 54 of Law No. 8 of 2011 on the Constitutional Court. Howeve…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
v, 92 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 115 (0030)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature Dalam Pengujian Undang-Undan…
Komentar Bagikan
SYARA NURHAYATI / 1109121271

Constitutional Court as one of the institutions in judicial power holders, get special attention because the laws were issued. Product legal form that is both positive legislature decision considered to have displacement of the authority Constitutional Court from a negative into a positive legislature. The legal conditions cause various polemics and phenomena in the system of constitutional law…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
ix, 149 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 115 (0029)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Penafsiran Hakim Tentang keberadaan Struktural Lembaga Kepolisian Sebagai Pen…
Komentar Bagikan
R. YOSIA SIMAMORA / 1109112148

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi saat ia menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan Budi Gunawan dan menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak sah dan tidak bersifat mengikat secara hukum. Dalam putusannya, hakim Sarpin Rizaldi menyatakan bahwa pe…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii, 68 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 115 (0027)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pelaksanaan Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Ruang Dan Ban…
Komentar Bagikan
EKO PERMANA PUTRA / 0909135192

Pekanbaru City Regional Regulation No. 7 of 2012 on Building Permits Mendirkan Article 74 explains that each activity set up , change / replace the harness and dismantle buildings in the city of Pekanbaru must have the permission of the Mayor or designated technical officer . However , along the way there's also problems associated with obtaining a building permit ( IMB ) at the Department of S…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
v, 83 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 113 (0023)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan…
Komentar Bagikan
YOGI IRWAN / 0909135190

Article 3 of the Indonesian Government Regulation No. 27 Year 2012 on Environmental Permit explain every business and / or activities that impact on the environment shall have EIA . , And every business and / or activities that are not included in the EIA mandatory criteria shall have UKL - UPL . Basically EIA assessment process or permeriksaan UKL - UPL is an integral part of the application p…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
v, 86 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 113 (0021)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Implementasi Keterwakilan Perempuan Pada Alat Kelengkapan Dprd Provinsi Riau …
Komentar Bagikan
SONYA NOWINDA SARI / 0909135411

In this reseach, there are some problems that will be discussed they are : how is the implementation of women involvement of the means completeness in DPRD of Riau Province based on the rule No 27 Year 2009 Concerning of MPR DPR DPD and DPRD ?what are the factors that can be a problem in implementation of women involvement of the means completeness in DPRD of Riau Province? What is the effort t…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii, 71 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 113 (0020)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Penguatan Konsep Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Amandemen Undang-Unda…
Komentar Bagikan
KHOIRUNNAS / 0909131772

System of government is the most essential thing in the constitution, it is because that a system of government that is not run in accordance with a clear system, will have an impact on the goals of the state. In Indonesia in the period before the 1945 amandemen quasi government system is due to the style parliamentary system of government in the implementation of presidential system of governm…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii, 86 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 113 (0019)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Sistem Proporsional Terbuka Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pe…
Komentar Bagikan
Meisari Eka Putri / 0909120222

The general election is an important mechanism in a country , especially those using the type of political system of Liberal Democracy . Generally, there are four clumps of electoral systems : plurality - majority , proportional representative , a mix between the plurality - majority and proportional . According to Law No. 8 of 2012 concerning the election of members of DPR , DPD and DPRD elect…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xv, 91 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 113 (0018)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minya…
Komentar Bagikan
DARIS A. RAFT GINTING / 0909113579

Relationship between BP Migas with The Business Entity or Permanent Establishment has put The State and The Business Entity or Permanent Establishment that manage oil and gas in equal position. As a result, The State lost discretion to make regulations for benefit of The People. Whereas The Government in execute function of state control over oil and natural gas resources should have discrestio…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
v, 81 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 113 (0017)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Peraturan Daerah Di Kabupaten Kuantan…
Komentar Bagikan
BONITA ELSA GUMILANG / 0909131788

Public participation is an embodiment of the principles of good governance ( good governance ) . Community participation allows the public to influence and oversee making an important decision such as the establishment of local regulations . Low community participation can ultimately lead to low community ownership of the program / government policies and programs developed / implemented polici…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
viii, 92 hlm.: ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 113 (0016)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang P…
Komentar Bagikan
Umi Muslikhah / 0909120111

Constitutional Court as may be authorized by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 to conduct a judicial review of a decision issued quite phenomenal and raises the pros and cons in the community. Any phrase that raises multiple interpretations of decision making in this case the government has not issued a religious ministry as a government regulation to reinforce the regulat…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
v, 70 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 113 (0015)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Tinjauan Kewenangan Pembentukan Undang-Undang Sebelum Dan Sesudah Amandemen U…
Komentar Bagikan
Suardi / 0809121315

Mutation performing or Civil Public Servant transfer at Regency Rokan Hilir aims to do construction, clerk transfer shall restrain from politics element and arbitrariness action of government officials, one that necessarily official has to follow prevailing and going order ruling according to its function, but in fact at field is still to be found policy that issued by in conflict with governme…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii, 75 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 113 (0014)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
Hal. Awal Sebelumnya 5106 5107 5108 5109 5110 Berikutnya Hal. Akhir
Digilib Perpustakaan Universitas Riau
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?