CD Tesis

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

---

Penyelenggaraan pelayanan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam kebijakan ini disebutkan tentang aspek-aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa aspek penting dimaksud adalah perlu adanya implementasi standar pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Selain itu diatur juga bagaimana masyarakat bisa dilibatkan perannya dalam penyelenggaraan pelayanan melalui penyampaian pengaduan kepada penyelenggara pelayanan. Terkait dengan hal dimaksud maka penyelenggara pelayanan khususnya di kalangan pemerintahan harus memiliki unit pengaduan. Termasuk juga harus mampu mengelola pengaduan tersebut dengan baik. Pentingnya pemerintah mengelola pengaduan juga terkait erat dengan pelaksanaanreformasi birokrasi. Karena salah satu tujuan reformasi birokrasi adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian dilakukan untuk melihat sejauhmana Pemerintah Provinsi Riau mampu mengelola pengaduan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.
Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Dalam penelitian ini dideskripsikan bagaimana fenomena pengelolaan pengaduan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan teori manajemen ataupun pengelolaan yang dikemukakan oleh George R Terry. Pembahasan terkait hasil penelitian dilakukan setelah menganalisis berbagai data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan mempelajari berbagai dokumen terkait dengan penelitian.
Hasil penelitian memperlihatkan betapa pengelolaan pengaduan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau sudah bisa dijalankan dengan baik. Namun walaupun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat pelaksanaan pengelolaan pengaduan tersebut. Kendala yang dihadapi seperti terjadinya pandemi Covid-19, belum optimalnya kompetensi petugas pengelola dan adanya kebijakan mutasi di lingkungan petugas pengelola pengaduan. Berbagai kendala yang dialami mengakibat pengelolaan pengaduan tidak bisa berjalan optimal karena masih banyak pengaduan masyarakat yang tidak bisa ditindaklanjutisebagaimana mestinya.
Kata kunci: pengelolaan pengaduan, pelayanan publik, reformasi birokrasi.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2010247405

Penerbit

Pekanbaru : Universitas Riau – Pascasarjana – Tesis Administrasi Publik., 2023

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

2010247405

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

ADMINISTRASI PUBLIK

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

FATAH

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar