Politik Hukum Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Lepas Atau Freel…

Work is a requirement that must be owned by someone to meet their needs. Forms or types of workers are known by various names and titles, such as freelancers. The legal umbrella of this freelancer joins the provisions regarding PKWT because of its characteristics which are completed once, this freelancer is included in the classification of work with a work agreement for a certain time. This r…

Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Oleh Partai Politik Di Kabupaten Kepul…

Political parties have a role in providing political education as stated in law number 2 of 2008 concerning political parties. Political education is very important for society, especially for beginner voters, considering that beginner voters are emotionally unstable and have minimal political knowledge. This type of research is empirical (sociological), which uses empirical facts taken from K…

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Panipahan Kecamatan Pasir Limau …

This research aims to describe the implementation of health services at the Panipahan Health Center, Pasir Limau Kapas District, Rokan Hilir Regency and to determine the implementation of Good Governance at the Panipahan Health Center, Pasir Limau Kapas District, Rokan Hilir Regency. This research is empirical or sociological legal research. The research location is in the Panipahan District, P…

Suatu Tinjauan Tentang Eksistens Nilai Gotong Royong Pada Masyarakat Melayu D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

0605134841

Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Si…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

1909112573

Tinjauan Yuridis Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan…

Village Regulations are the legal framework for policy in the administration of governance and development within the village, but so far the process of their formation has not been optimal in accordance with the laws and regulations. One tangible form of the non-optimal formation of Village Regulations by involving the community is that the Village Regulations that are designed and will be mad…

Implementasi Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melindungi Data Masyara…

The Financial Services Authority was formed based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority which functions to organize an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector. In general, the Financial Services Authority (hereinafter written as OJK) was established to replace the role of Bappepam-LK (Capital Market and Fina…

Politik Hukum Larangan Anggota Badan Permusywaratan Desa Sebagai Pengurus Par…

In article 67 number 8 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages it is explained that the Village Consultative Body is prohibited from "becoming the administrator of a political party". Cases of multiple positions are quite commonplace in the nation and state, but their existence cannot be fully accepted and they are even more likely to be rejected due to many factors, for example, they can c…

Analisis Tentang Kondisi Aparatur Dalam Mendukung Efektifitas Program Kerja B…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

0210024

Implementasi Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lal…

In article 137 of Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UU LLAJ), it is regulated that goods cars are prohibited from transporting people. This refers to the definitions of goods cars and passenger cars which are clearly different. So, drivers must be aware and careful not to carry passengers. Every person who drives a goods car to transport people except for the reason…

Tinjauan Yuridis Terhadap Bak Uji Materil {Judicial Review) Oleh Mahkamah Kon…

Sejak mulai dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 masalah Hak Uji Materil (judicial review) telah digagas oleh bapak-bapak bangsa kita, namun karena bangsa kita tidak menganut teori Trias Politika maka gagasan tersebut ditolak. Setelah era reformasi yang teijadi di Indonesia maka amandemen terhadap Undang- Undang Dasar dilakukan sekaligus memberikan tempat bagi keberadaan Hak Uji Materil (j…

Tinjauan Tentang Wawasan Kebangsaan Suku Bangsa Akit Di Desa Sesap Kecamatan …

Latar belakang penelitian ini ialah menjelang 7 (tujuh) dasawarsa umur Bangsa ini temyata di hadapkan dengan persoalan dangkalnya wawasan kebangsaan generasinya sendiri, Hal ini terindikasi masih terdapat sebagian generasi muda yang tidak hafal lagu Indonesia Raya, tidak tahu nama- nama pahlawan, tidak mengerti sejarah bangsa, gaya hidup yang lebih mengakomodir bukan budaya bangsa sendiri.…

Analisis Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Produktivita…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

0601135370

Manajemen Kinerja Rumah Sakit Lapangan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, fenomena yang dapat dilihat dilapangan adalah masih kurang lengkap dan terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM), obat-obatan, fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat setempat, dan jarak tempuh yang cukup jauh dari Kabupaten Lingga ke pusat Pemerintah Provinsi Kepu…

Pelaksanaan Pemunggutan Pajak Reklame Papan/Billboard/Megatron oleh Dinas Pen…

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah seperti yang terdapat dalam UndangUndang No 32 Tahun 2004 yang mengatur urusan pemerintah pusat kepada daerah, yang berarti pemerintah daerah harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dalam pembiayaan pemerintah daerah. Maka penting dibentuk suatu badan untuk membantu tugas pemerintah daerah dalam rangka pembiayaan pengeluaran daerah. Dalam…

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-…

Otomoni daerah bertujuan agar daerah dapat melakukan peraturan terhadap rumah tangganya sendiri disamping untuk meningkatkan sumber daya guna penyelenggaraan pemerintahan. Sehubung dengan hal tersebut di atas mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM mandiri pedesaan, PNPM mandiri perkotaan, serta PNPM …

Hubungan Disiplin Dengan Kinerja Pegawai di Kantor DPRD Provinsi Riau

Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih, dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini. Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan yang perlu memperoleh perhatian dalam upaya Disiplin kerja yaitu suatu sikap dan perilaku, dimana ada faktor - faktor yang mempengaruhinya yaitu antara faktor kepribadian dan faktor lingkun…

Pengaruh Pelaksanaan Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pt.…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

0401120289

Implementasi Single Identity Number Kartu Keluarga Berdasarkan Undang-Undang …

Single Identity Number (SIN) is a population identity number that is unique or distinctive, single and attached to someone who is registered as an Indonesian resident. Indonesian citizens and foreigners who have permanent residence permits are only allowed to be registered on one Family Card. This means that a person who is polygamous, even though both marriages are legally valid, cannot be reg…

Perbandingan Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Antara Indonesia…

The hallmark of the rule of law is a democratic system of government. In a constitutional democratic system, the existence of political parties is a necessity because it will be a place to convey people's aspirations. The purpose of this study is to find out how the legal arrangements for the dissolution of political parties in Indonesia and Slovenia. The research used is normative legal resear…