Tinjauan Yuridis Terhadap Bak Uji Materil {Judicial Review) Oleh Mahkamah Kon…

Sejak mulai dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 masalah Hak Uji Materil (judicial review) telah digagas oleh bapak-bapak bangsa kita, namun karena bangsa kita tidak menganut teori Trias Politika maka gagasan tersebut ditolak. Setelah era reformasi yang teijadi di Indonesia maka amandemen terhadap Undang- Undang Dasar dilakukan sekaligus memberikan tempat bagi keberadaan Hak Uji Materil (j…

Tinjauan Tentang Wawasan Kebangsaan Suku Bangsa Akit Di Desa Sesap Kecamatan …

Latar belakang penelitian ini ialah menjelang 7 (tujuh) dasawarsa umur Bangsa ini temyata di hadapkan dengan persoalan dangkalnya wawasan kebangsaan generasinya sendiri, Hal ini terindikasi masih terdapat sebagian generasi muda yang tidak hafal lagu Indonesia Raya, tidak tahu nama- nama pahlawan, tidak mengerti sejarah bangsa, gaya hidup yang lebih mengakomodir bukan budaya bangsa sendiri.…

Analisis Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Produktivita…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

0601135370

Manajemen Kinerja Rumah Sakit Lapangan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, fenomena yang dapat dilihat dilapangan adalah masih kurang lengkap dan terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM), obat-obatan, fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat setempat, dan jarak tempuh yang cukup jauh dari Kabupaten Lingga ke pusat Pemerintah Provinsi Kepu…

Pelaksanaan Pemunggutan Pajak Reklame Papan/Billboard/Megatron oleh Dinas Pen…

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah seperti yang terdapat dalam UndangUndang No 32 Tahun 2004 yang mengatur urusan pemerintah pusat kepada daerah, yang berarti pemerintah daerah harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dalam pembiayaan pemerintah daerah. Maka penting dibentuk suatu badan untuk membantu tugas pemerintah daerah dalam rangka pembiayaan pengeluaran daerah. Dalam…

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-…

Otomoni daerah bertujuan agar daerah dapat melakukan peraturan terhadap rumah tangganya sendiri disamping untuk meningkatkan sumber daya guna penyelenggaraan pemerintahan. Sehubung dengan hal tersebut di atas mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM mandiri pedesaan, PNPM mandiri perkotaan, serta PNPM …

Hubungan Disiplin Dengan Kinerja Pegawai di Kantor DPRD Provinsi Riau

Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih, dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini. Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan yang perlu memperoleh perhatian dalam upaya Disiplin kerja yaitu suatu sikap dan perilaku, dimana ada faktor - faktor yang mempengaruhinya yaitu antara faktor kepribadian dan faktor lingkun…

Pengaruh Pelaksanaan Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pt.…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

0401120289

Implementasi Single Identity Number Kartu Keluarga Berdasarkan Undang-Undang …

Single Identity Number (SIN) is a population identity number that is unique or distinctive, single and attached to someone who is registered as an Indonesian resident. Indonesian citizens and foreigners who have permanent residence permits are only allowed to be registered on one Family Card. This means that a person who is polygamous, even though both marriages are legally valid, cannot be reg…

Perbandingan Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Antara Indonesia…

The hallmark of the rule of law is a democratic system of government. In a constitutional democratic system, the existence of political parties is a necessity because it will be a place to convey people's aspirations. The purpose of this study is to find out how the legal arrangements for the dissolution of political parties in Indonesia and Slovenia. The research used is normative legal resear…

Pengaruh Pembelajaran PPKn Berdasarkan Kurikulum Jsit Terhadap Pembentu…

Abstract The objective of this study is to assess whether there is a correlation between Civics Education (PPKn) following the JSIT curriculum and the enhancement of critical thinking abilities among students at SMA IT Alfityah Pekanbaru. The sampling method employed in this research is probabilistic sampling, encompassing the entire population's items or members. The study involved a total of…

Latihan Keterampilan dan Kesempatan Kerja Bagi Remaja Putus Sekolah di Panti …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

0401110943

Analisa Kebijakan Pengaturan Jarak Ideal Kelahiran Anak Dalam Undang-Undang N…

ABSTRACT Law Number 52 of 2009 concerning population development and family development, population is matters relating to the number, structure, growth, distribution, mobility, distribution, quality, and welfare conditions relating to politics, economics, socio-culture, religion and the environment resident. In writing, the author focuses on the ideal spacing of child births in Law Number…

Peran Lembaga Komisi Kepolisian Nasional Dalam Menunjang Reformasi Kepolisian…

ABSTRACT In 2022 alone, there were 3 important events that created chaos and tarnished the face of the Indonesian National Police (Polri), apart from the Kanjuruhan Tragedy. Two other tragedies, namely the murder of Brigadier Yosua Hutabarat by the Head of Propam Polri Division, Inspector General Ferdy Sambo, to the arrest of Inspector General Teddy Minahasa who had just been appointed as …

Implementasi Pengawasan Penyalahgunaan Trotoar Di Kota Pekanbaru Berdasarkan …

ABSTRACT This research is related to the supervision of sidewalk abuse in Pekanbaru city based on regional regulation number 2 of 2009 concerning road traffic and transportation in Pekanbaru city, especially article 130 paragraph 2. The sidewalk basically has a function as a means for people to carry out their mobility (walking) comfortably and safe . but in fact the misuse of sidewalks in…

Implementasi Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pem…

ABSTRACT Street vendors (PKL) are a common phenomenon in major cities in Indonesia. The case of street vendors is considered by many to be a form of government failure to provide employment for the poor. Tembilahan District is one of the cities that is also inhabited by street vendors. This research was conducted using a qualitative approach, the author went to the field to conduct direct obs…

Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Terhadap Kebhi…

This research is motivated by students' learning about Pancasila and citizenship education and global diversity. The formulation of the problem in this research is whether there is an influence of learning Pancasila and citizenship education on the global diversity of students at SMAN 4 Tualang. The aim of this research is to find out whether there is an influence of learning Pancasila and Citi…

Persepsi Guru Tentang Pelaksanaan Program Kampus Mengajar Di Sekolah Sasaran …

This research was motivated by the presence of the Independent Learning Campus (MBKM) policy with one of its programs, namely the Teaching Campus. During the implementation of the Teaching Campus program, there were various responses that emerged from teachers at the target schools of the Teaching Campus. Some of these responses include the lack of information regarding the Teaching Campus…

Pengaruh Peraturan Berbasis Ketarunaan Terhadap Disiplin Siswa SMP Taruna Sak…

This research was motivated by problems such as students' lack of discipline in following school rules. This research aims to find out whether there is an influence of cadet-based regulations on the discipline of Taruna Sakti Pekanbaru Middle School students. This research uses a quantitative research method with an associative approach, with data collection techniques using questionnaires. Dat…

Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Mengadili Sengke…

ABSTRACT The difference in the regimes of General Elections (Pemilu) and Regional Head Elections (Pilkada) stems from the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XI/2013 which caused the Constitutional Court not to be authorized to examine and hear disputes about the results of the elections. However, as long as a Specialized Judicial Body has not been established, the Constitutional C…