Digilib Perpustakaan Universitas Riau

Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi Mahasiswa Universitas Riau

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
    Lihat Lebih Banyak
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
  • Bahasa
Ditemukan 442 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="HUKUM TATA NEGARA"
Hal. Awal Sebelumnya 21 22 23
cover
Efektivitas Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Diwilayah Kota Pekanba…
Komentar Bagikan
RIFANDI SIHOMBING / 1609114583

ABSTRACT Corona Virus Disease is a virus that can cause death in humans and animals. This virus has spread to all corners of the world, including Indonesia. Since the Corona Virus entered Indonesia, several policies have been issued by the Indonesian government, one of which is Large-Scale Social Restrictions. Large-Scale Social Restrictions are contained in Government Regulation Number 2…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
ix, 79 hlm.; ill.: 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 121 (0037)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Hak Prerogatif Presiden Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Und…
Komentar Bagikan
PILIPI PANGGABEAN / 1609114729

ABSCTRACT One of the prerogatives of the President of the Republic of Indonesia is to issue a Government Regulation in Lieu of Law (Perppu). Article 22 of the 1945 Constitution explains that "In the case of a compelling urgency, the President has the right to stipulate government regulations in lieu of laws. The historical dynamics of laws and regulations in Indonesia show that the backgro…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xii, 29 hlm.; ill.: 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 121 (0036)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Tinjauan Yuridis Mosi Tidak Percaya Kepada Ketua Dprd Kota Pekanbaru Berdasar…
Komentar Bagikan
Haris Vivera Simatupang / 1709114699

ABSTRACK This research is related to the Juridical Review of the vote of no confidence in the chairman of the Pekanbaru City House of Representatives by its members which was reviewed based on the laws and regulations in Indonesia. The vote of no confidence is one of the efforts used to overthrow the government in parliamentary countries. While Indonesia is a country whose form of governme…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
ix, 79 hlm.; ill.: 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 121 (0035)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pemerintah Daerah Kebupaten Kuantan Singingi Dalam Mengatasi Penambangan Emas…
Komentar Bagikan
M AL HAUDR / 1709122310

ABSTRACT Mining activities in Indonesia still receive a negative stigma among the community, especially in Singingi Hilir District, Kuantan Singingi Regency, this is due to illegal mining activities or mining without permits which result in more negative impacts. So far, gold mining activities without a permit in Kuantan Singingi Regency, especially Singingi Hilir Subdistrict, have not bee…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xii, 29 hlm.; ill.: 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 121 (0034)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Kepatuhan Pejabat Negara Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Nega…
Komentar Bagikan
FATMAWATI / 1609123231

ABSTRACT Law is the basic point for achieving justice and prosperity for all people in Indonesia. The applicable law is designed in such a way as to regulate all behavior and public relations. The State Administrative Court was formed through legal reform with the aim of maintaining good relations between the community and the government. With the presence of the State Administrative Cour…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
ix, 79 hlm.; ill.: 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 121 (0033)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan …
Komentar Bagikan
Maria Tiurniari Sihombing / 1709113505

ABSTRACT In the history of the development of democracy in Indonesia, state power institutions have changed their functions and duties according to each. The division of power between the legislative, executive and judiciary provides room for mutual cooperation (Checks and Balances). Seeing the current global situation, the world is currently working hard to face the Covid-19 Pandemic whic…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xii, 29 hlm.; ill.: 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 121 (0032)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Politik Hukum Pembentukan Undang–Undang Dengan Metode Omnibus Law Berdasark…
Komentar Bagikan
JOSUA BANTA KARO KARO / 1409114837

ABSTRACT Indonesia applies the concept of the omnibus law in drafting laws. Omnibus law is a concept of making regulations that combines several rules with different regulatory substances, into one regulation under one legal umbrella. However, in the drafting process there were several irregularities that occurred such as the exclusion of public participation and a closed and hasty process…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
ix, 79 hlm.; ill.: 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 121 (0031)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Tinjauan Yuridis Kebebasan Organisasi Kemasyarakatan(Ormas)Berdasarkan Undang…
Komentar Bagikan
RAJA ADIL SIREGAR / 1109121416

Social organization is an organization that was founded and formed by the voluntary community based on shared aspirations, will, interest, with the aim to participate in advancing the nation based on Pancasila. However, after the Law No. 17 Year 2013 About the social organizations in legislated in 2013 and then made the national stability and acceptance of Pancasila as the sole foundation in th…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii, 83 hlm.: ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 115 (0023)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Implementasi Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Miskin Sebagai Hak Konstitusiona…
Komentar Bagikan
Rahmad Akbar / 1009120137

Constitutional development has shifted from centralized to decentralized marked with the enactment of the Local Government Act, resulting in the shift of some tasks of the central government becomes the burden of responsibility in the area of managing. The Act contains a provision stating that the health sector is fully submitted to the Local Government with authority to manage and administ…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii, 75 hlm.: ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 115 (0020)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dan Maklumat Presiden 23 Juli …
Komentar Bagikan
NEYSA CHANGNATA / 1109112405

Constitutionality is a condition in which the entire administration of the state is based on the substance of the constitution. 1959 The Unitary State of the Republic of Indonesia in emergency situations because the constituent assembly failed to draw up a new Constitution for Indonesia. In order to restore political stability at that time, then the President take firm steps to issue a decree, …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
viii, 114 hlm.: ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 115 (0024)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2013 Berdasarkan Per…
Komentar Bagikan
J O K O / 0809112999

Disclose information is a kind of democracy that can be realized as people right as form of acknowledgement to human right and is a kind of goverment accountable to the people. Historically, the birth of reformation in Indonesia brough the spirit of revolution in every part of goverment’s system, including revolution to open all accesses information from goverment that previously is clos…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
viii, 133 hlm.: ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 115 (0022)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Kedudukan Keraton Surakarta Sebagai Daerah Istimewa Berdasarakan Undang – U…
Komentar Bagikan
IMDAT MUSTAGFIRIN /1109135007

Wacana Surakarta sebagai Ibukota Propinsi bukan merupakan wacana yang baru, wacana ini tak lepas dari sejarah panjang perjalanan berdirinya kota Surakarta. Negara ini pernah mencatat adanya Provinsi Surakarta atau Daerah Istimewa Surakarta (DIS). Keberadaan Provinsi Surakarta atau Daerah Istimewa yang dimulai Agustus 1945 sampai tanggal 16 Juni 1946 yang terdiri atas Daerah Istimewa Kasunanan d…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xvii, 83 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 115 (0028)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pelaksanaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Wilayah Kecamatan Tampan K…
Komentar Bagikan
FITRIA NINGSIH / 1109120907

Parking levy is payment for the use of the service organization and use of the parking lot, which is contained in each of the places visited such as shopping centers, restaurants and entertainment venues, good parking space provided by the local government and on the edge of the public road. as there is in the area of the districts Handsome Pekanbaru order to increase revenue (PAD), One impleme…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
ix, 75 hlm.: ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 115 (0026)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Kebebasan Dan Kemandirian Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pengawasan Penggunaa…
Komentar Bagikan
FERY AFERIO / 1009135060

Management and financial responsibility of the State plays an important role in realizing the goal state, so that the founding fathers felt the need to form a special state institution which is independent, objective and free from the influence of the government to examine how the government uses the state budget approved by the House of Representatives ( DPR), such institution is the State…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
ix, 98 hlm.: ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 115 (0021)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Putusan Mk No…
Komentar Bagikan
DWI LIZA WATI / 0909135969

Climate of increasingly tough competition makes the company seeks to improve efficiency of production costs (cost of production). Workers with a system of outsourcing in practice that outsourced workers are given only 1 hour resting of 12 hours of work, especially security, and is not given for a period of vacation time that has reached 1 (one) year or more. If the outsourced workers will ask l…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xii, 89 hlm.; ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 115 (0031)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Restrukturisasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sesudah Amandemen Undang-Undan…
Komentar Bagikan
ALSIDIK SYAHPUTRA / 1009133241

Institution of the People's Consultative Assembly was referred to as the supreme perpetrators of popular sovereignty even in Article 1 (2) of the Constitution of 1945 before the change formulated by the sentence: "The sovereignty of the people's hands and performed entirely by the Assembly". Now, the provisions of Article 1 (2) altered its formulation into "the hands of the people's sovereignty…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vi, 81 hlm.: ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 115 (0025)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) No…
Komentar Bagikan
ABDUL KAPI / 1109136235

Federal regulation substitute statute law (PERPPU) is a rule of law issued by the President. That in the constitution and the Law - Law No. 12 of 2011 Concerning the Establishment Regulations - Invitation, and also set out in the Constitutional Court decision, it is given the authority by to President to publish, without the approval of the House of Representatives first. Even after the Pr…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii, 95 hlm.: ill.; 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 115 (0019)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Gagasan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab …
Komentar Bagikan
Gustian Maulana / 1609121209

ABSTRACT The phenomenon of protecting women's rights is the main thing in women's empowerment through government policies by giving special attention to women's empowerment. One of the most important things that can be utilized by the Regional Government is the existence of Corporate Social and Environmental Responsibility. However, the government program on the use of TJSLP does not spec…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
ix, 79 hlm.; ill.: 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 121 (0006)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Tinjauan Yuridis Terhadap Atlet Yang Tidak Mendapatkan Jaminan Hari Tua Berda…
Komentar Bagikan
Aidil Fachrozi Ahmad / 1609123915

ABSTRACT In the field of sports in Indonesia, the law has not played a full role. So far, the field of sports is only regulated by statutory regulations under partial laws or has not completely regulated all aspects of national sports, and has not reflected an orderly legal order in the field of sports. The achievements of national sports in the world arena are still far from satisfactory.…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
ix, 79 hlm.; ill.: 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 121 (0015)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Politik Hukum Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dalam Sistem Ketat…
Komentar Bagikan
Muhammad Rizal Veto / 1709110546

ABSTRACT Currently, the world and Indonesia are also experiencing the same problem, namely experiencing a pandemic by the corona virus (Covid-19), in Indonesia itself in facing and breaking the chain of spread of the corona virus pandemic, one of them is the formation of a task force by the president. . The next thing is related to the position of BNPB in handling Covid 19. Based on Presi…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
ix, 77 hlm.; ill.: 29 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
09 03. 121 (0030)
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
Hal. Awal Sebelumnya 21 22 23
Digilib Perpustakaan Universitas Riau
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?